Tahapan Implementasi E-Government Lembaga Pemerintah

Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada disetiap lembaga pemerintah yang mencakup:

a. prioritas layanan elektronik yang akan diberikan;

b. kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki;

c. kondisi kegiatan layanan saat ini;

d. kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Jangka waktu penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam kerangka rencana penerapan e-government secara nasional.

Pentahapan dalam penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengikuti:

- Tingkat Persiapan, antara lain:

1. pembuatan situs web pemerintah (lihat buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah) di setiap lembaga;
2. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-government;
3. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk Mulipurpose Community Center (MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain;
4. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
5. pengembangan motivasi kepemimpinan (e-leadership) dan kesadaran akan pentingnya manfaat e-government (awareness building);
6. penyiapan peraturan pendukung.

 - Tingkat Pematangan, antara lain:

1. pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (search engine), fasilitas tanya jawab dan lain-lain;
2. pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (hyperlink).

- Tingkat Pemantapan, antara lain:

1. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain;
2. penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (interoperabilitas).

- Tingkat Pemanfaatan, antara lain :

1. pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (Governmen to Government), G2B (Government to Bussines) dan G2C (Govern-ment to Community) yang terintegrasi;
2. pengembangan proses layanan e-Government yang efektif dan efisien;

penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice).