E-Government : Konsep Dan Implementasi

Selintas ketika kita mendengar e-government, maka yang muncul dalam pikiran kita pada umumnya adalah aplikasi-aplikasi, jaringan internet pemerintah atau mungkin website pemerintah. Kebanyakan kita berpendapat bahwa e-government itu adalah hal-hal teknis berbau teknologi informasi,  padahal e-government memiliki konsep yang lebih luas dari sekedar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saja. Secara konseptual,  pengertian e-government yang di rumuskan oleh Bank Dunia sebagai pemrakarsa digunakannya  TIK oleh pemerintah dalam menjalankan  birokrasi pemerintah adalah pemanfaatan Teknologi informasi oleh pemerintah untuk merubah  pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sektor swasta atau lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Dari pengertian di atas tergambar bahwa e-government bukan hanya sekedar pemanfaatan TIK semata, akan tetapi ada nilai-nilai yang diharapkan muncul dari pemanfaatan TIK tersebut yaitu meningkatnya pemberdayaan masyarakat, meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas serta  meningkatnya efisiensi penyelenggaraan pemerintah.

Inti utama dari e-government adalah Transformasi Relasi yaitu perubahan cara berhubungan antara pemerintah dengan stakeholdernya. Realitanya,  selama ini kita  lebih berfokus pada teknologinya saja tanpa memperhatikan transformasi relasi yang dihasilkan, akibatnya banyak kita temui instansi pemerintah yang merasa telah melaksanakan e-government melalui pengadaan aplikasi pelayanan dan jaringan internet akan tetapi pelayanan publiknya masih tetap lambat dan masyarakat tetap juga datang ke kantor pemerintah untuk mendapatkan layanan.  Seharusnya Pemerintah dapat melakukan perubahan pola pelayanan publik dengan memanfaatkan karakteristik TIK yang berkembang  saat ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kapanpun dan dimanapun.   

Penerapan e-government menghendaki perubahan pola relasi antara pemerintah dengan stakeholder sehingga sehingga sangat membutuhkan peran top level manajemen dalam pengambilan kebijakan terhadap transformasi relasi tersebut. transformasi relasi akan membutuhkan perubahan kebijakan, perubahan SOP dan perubahan budaya kerja.  Perubahan –perubahan tersebut memerlukan power yang dimiliki oleh top level manajemen. Salah satu peran  TIK adalah sebagai enabler yang berarti dengan TIK  memungkin terjadi hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Untuk memungkinkannya sesuatu yang tak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi, memerlukan kebijakan, memerlukan payung hukum supaya hal yang memungkinkan terjadi tersebut dapat direalisasikan dengan aman. Oleh sebab itu implementasi E-government memerlukan figur pemimpin yang mampu dan punya kemauan untuk mengadopsi TIK dalam menjalankan organisasinya atau yang lebih dikenal sebagai  E-leadership. Dengan adanya peran strategis top level manajemen maka manfaat yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik.  

Baca Lainnya :